dppkad adalah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur. dppkad adalah

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. 3. SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 5. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. DPPKAD serta kendala yang timbul dari pihak bank/kantor kas daerah. Oleh Kepala DPPKAD kepada wajib pajak melalui petugas atau tempat pembayaran PBB-P2. 06. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 5. 000. 7. Jimerto 25-27 Lt. Neraca awal SKPD A Selama bulan Januari 2016 terdapat transaksi-transaksi di SKPD “A” sebagai berikut: Pada tanggal 1 Januari 2016 untuk SKPD “A”. Rabu, 29 Desember 2021 | 2 tahun yang lalu. Kepa/a Satuan Kerja Pengelo/a Keuangan Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPKD menjalankan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD; 7. 2. 15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang. 7. 1. Subbidang Pengendalian Anggaran. 4. 2. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Sckrctaris Daerah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupatcn Purworcjo. selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 000. Kepala DPPKAD Kepala DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. 5. 8. 4. Besaran bantuan pendidikan adalah besaran nominal. 000. 42. 36. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Klaten 5. Berdasarkan pengertian dan makna visi tersebut, visi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh” Beberapa singkatan ini saya kutip dari Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. 8. DKPP RI. 13. Kepala DPPKAD Kabupaten Pemalang adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. 000,00. Tujuan dari penyusunan Renstra DPPKAD Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: 1. 3. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Perlakuan akuntansi belanja modal adalah entitas penting SKPD dalam meyajikan dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran DPPKAD yang mengelola belanja dana bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. 2. 2. 7. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah Kota Prabumulih yang terdiri dari sekretariat DPRD Kota Prabumulih dan Satuan Kerja. 7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. adalah Kepala DPPKAD. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni. id. Bupati adalah Bupati Bantul. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas. 5. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. disingkat DPPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelolaan pendapatan daerah. 3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Pendapatan, Pengclolaan Kcuangan dan Asel Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapat. 5. 5. 8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat. 9. 33. 3 6. Tegal diperoleh bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah, dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, Andal dan dapat diperbandingkan. adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD. DPPKAD adalah dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas di bidang Pengelola keuangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah dan. 000. 7. 4. 5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis; 6. 10. 000. selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD. Mewujudkan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Baik terhadap seluruh bidang/sekretariat dan unit teknis DPPKAD 6. (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas. Tingkat. 13. (DPPKAD), data inflasi pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan data jumlah penduduk pada Badan Pusat. Fax. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 8. 10. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 1 DPPKAD 0 1 22 21 44 42 9 0 75 64 139 2 UPT. Entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas1. 000. Kepala DPPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai DPP: Rp10. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati ini . Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bapermas PKB adalah. adalah Kepala DPPKAD. 6) Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan. 4. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Fungsi DPPKAD Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan hasil dari penilaian pegawai tersebut digunakan hamper setiap hari selama penulis melakukan kegiatan magang. Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah pajak yang harus dibayar: 4% x Rp10. 6. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Adimas Wahyu Widayat. PNS Wanita menggunakan Pakaian katun warna coklat lengan panjang dan celana panjang/rok. DPPKAD. 2. 4. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi. Website: bppkad. Registrasi. 7 Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang mempuyai sumber daya manusia sebanyak 132 pegawai, yang terdiri dari 107 orang PNSdan 25 orang THL. 7. 7. 4. Membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. 15. Tarif pajak: 4%. 4. 2. 7. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : a. Bagian ujung sebelah Utara : 7 32’17,00”LS d. Tugas pokok DPPKAD adalah “melaksanakan kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan Asset Daerah”. Bagian Kesejahteraan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk. BPKPAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021, Badan. Kelompok Jabatan Fungsional. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banjarnegara. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPPKAD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. UPTD DPPKAD terdiri atas unsur-unsur : a. Bupati adalah Bupati Karawang. 3. Melakukan evaluasi melalui pembaruan data objek pajak. 4. Tgl Transaksi Nilai Transaksi 1 Uang daerah semua telah. 5. Masuk PAYMENTPOINTselanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 000 Kewajiban Ekuitas - 250. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Klaten 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan,4. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD Informan dalampenelitian ini adalah Kepala Dinas DPPKAD, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penagihan yang berkaitan langsung dengan penelitian mengetahui masalah secara mendalam. Pembantu Pimpinan adalah Petugas Sub Bagian Tata Usaha; c. co. I-II. 8. Hasil penelitian menunjukan DPPKAD sudah sepenuhnya. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 7 September 2023. Layanan Aset Daerah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka. 3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepadaDaerahyang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Sragen. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 4. Informan dalampenelitian ini adalah Kepala Dinas DPPKAD, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penagihan yang berkaitan langsung dengan penelitian mengetahui masalah secara mendalam. 000. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas. Tunjangan purna bakti adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tahun 2013. Daerah adalah Kabupaten Karawang. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak daJam kapasitas sebagai Bendahara Umum Dae rah. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 29. Sehingga jika program. 2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Peran Dppkad Dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Pad) (IPM-10),Kumpulan Skripsi Lengkap, Judul Skripsi Lengkap, Contoh Skripsi, Download Skripsi, daftar judul skripsi, koleksi skripsi, skripsi gratis, judul skripsi, semua jurusan. 2. adalah DPPKAD Kota Ternate. KEPALA DPPKAD : 2 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas yang diberikan kewenangan mengelola. 6. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis hanya memfokuskan pembahasan pada bagaimana Kinerja DPPKAD dalam hal ini Bidang Pendapatan dalam pengelolaan PAD. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum. 7.