uu no 3 2002. UU No. uu no 3 2002

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Karena ada perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi dan acara. 20 Tahun 1982, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang disempurnakan sekarang dengan UU No. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2. TENTANG. a. A. 000,00 (dua triliun rupiah). 2001. 3. Pasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. 4191, LL SETNEG : 18 HLM. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Pertahanan Negara Republik Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 8. Habibie menetapkan UU mengenai Jasa Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara. UU 36 2008. 4 Halaman 178 untuk kelas IX SMP/MTs. 5. Regulasi-regulasi tersebut tidak merujuk pada UU Pemerintahan Daerah5, padahal UU ini 1 Dalam UU tersebut bahkan ada inkonsistensi dalam pengelompokan wabah penyakit sebagai sebuah bencana. PENDAHULUAN. Oleh Mahatma Chryshna. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi. Kesimpulan. Peraturan KPU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. a. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 36 3. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. UU No. PERTAHANAN NEGARA - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. UU No. 2012. UU No. UU No. UU No 7 Tahun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang. UU No. 3 tahun 2002). Undang-undang (UU) NO. Diubah. 3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. UU No. 3. UU No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No m or 3209); 3. 212. -. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3. KETENTUAN PENUTUP. KETENTUAN PENUTUP. pptx. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, lihat di sini. . Ketentuan lain yang diubah yakni mengenai peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen Amdal. Mencabut : UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Status Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah. AD Premier 9th floor, Jl. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2002, TLN NO. Bondan menyatakan bahwa UU no. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran NegaraNegara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Undang-Undang. KETENTUAN PERALIHAN 9. Undang-undang (UU). UU No. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 6 (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 13 Tahun 2022. Hak Karyawan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang. No 55 Tahun 1969); 13. 2004. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. bi menerbitkan pbi no. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan3. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminsai dalam. a. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara. UU IKN ini diteken Jokowi dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 3. Pada UU ini, terdapat 20 halaman serta 46 pasal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. Undang-undang (UU) NO. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (monay laundering) adalah sebagai kebijakan pemberlakuan yang juga berfungsi sebagai payung hukum dengan sangsi hukuman badan maupun sanksi hukumnan denda, baik yang dilakukan pelaku tindak pidana secara internal maupun secara. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 22, 23, 26 Ayat (1), 29 UU No. Dokumen ini berisi 17 bab dan 203 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti perlindungan, keselamatan, hubungan industrial, dan. KETENTUAN PERALIHAN 9. Pengaturan dalam UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, jaminan untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri. TENTANG . Login. Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. 19 Tahun 2002. 29 Tahun 1954. Undang-undang (UU) tentang Bangunan Gedung. Selain itu, di dalam pasal 2 UU ini, disebutkan bahwa setiap warga negara tidak dapat menghindar dari kewajiban pertahanan negara. Charles Fourier (1772-1837) mendirikan Falansteires, Louis Blanc (1811-1882) mengusulkan dibentuk Atelier Sosiaux (Atelier Sosial), Saint Simon (1760-1825) berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi “Assosiasi Produktif”. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran. Menjatuhkan. PPKn SMA Kelas 12. Wahidin No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 52 5. UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Perundang-undangan a. Regulatory Compliance System. 3 tahun 2002,keikut sertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselangarakan melalui beberapa bentuk. Pasal 27. Ayat (3) Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. pptx. UU No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang No. 133 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembahasan kelahiran Undang-undang No. UU No. Syarat dan ketentuan waktu kerja lembur (WKL) sebagaimana tersebut di atas, secara umum adalah sebagai berikut : a. dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. com. Undang-undang No 25 Tahun 1997 mengenai Ketenagakerjaan (LN . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Bunyi pasal 9 UUD 1945 berkaitan dengan sumpah dan janji presiden serta wakil presiden. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan Atas UU No No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;. " Makna kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Level 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kemudian Werverkeersordonnantie dirubah lagi setelah Indonenesia tepatnya pada tahun1951 dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 34/2004 d. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan. Oleh Mahatma Chryshna Senin, 25 Januari 2021 13:44:58 WIB Senin, 25 Januari 2021 13:46:58 WIB Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. 3 Tahun 2002. 0. 23 tahun 2019 yakni Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada UU no. Don't have an account?. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ni . Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk palingUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (tambahan penulis) 6. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 7/2012 Sangat menarik dalam kata kunci UU ini yang mengunakan istilah pengungsi, kata ini muncul di dalam Bab I tentang de nisi istilah. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun. Medan Merdeka Utara No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. tekanan . File. PEMBIAYAAN 8. 20 tahun 2001 berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 (UU/2001/3) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara Compiled by: 21 Yayasan Titian dan dan 15 Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin. AD Premier 9th floor, Jl. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. dilakukan atas persetujuan (masing-masing) pekerja/buruh yang bersangkutan (vide Pasal 78 ayat [1] huruf a UU No. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tutup.